Kabupaten Buru




PROFIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BURU

GAMBARAN UMUM

  1. Sejarah Berdirinya Kab. Kota

Latar Belakang terbentuknya Kabupaten Buru adalah UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan survey potensi sumber daya Perikanan Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan UNPATTI tahun 2005, wilayah Kabupaten Buru terletak antara 225 – 355 LS dan 12530 – 12721 BT.

  1. Letak Geografis Kab/ Kota

Kabupaten Buru beribu kota di Namlea memiliki luas wilayah 4.932,32 km2denganbatas-batas wilayah antara lain; Utara : Laut Seram, Selatan : Kabupaten Buru Selatan, Barat Laut Buru  dan Timur : Selat Manipa.

  1. Nama Kecamatan

Kabupaten Buru saat pemekarannya memiliki  tiga Kecamatan diantaranya Kecamatan Namlea, Kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Leksula. Sementara itu ibukota Kabupaten terletak di kota Namlea Kecamatan namlea. Hingga saat ini setelah resmi dimekarkan lagi menjadi dua Kab; Kabupaten Buru Selatan, kini Kabupaten Buru memiliki 10 kecamatan diantaranya; (1). Kecamatan Namlea, (2). Kecamatan Waeapo, (3). Kecamatan Lolong Guba, (4). Kecamatan Waelata, (5) Kecamatan Liliyali, (6). Kecamatan Waplau, (7). Kecamatan Fena Leisela, (8), Kecamatan Air Buaya, (9). Kecamatan Teluk Kayeli, (10). Kecamatan Batabual

SEJARAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BURU

  1. sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama kab. Buru

Saat pembentukannya pada Tanggal 8 Desember 2004 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru yang belum dimekarkan dengan Buru Selatan kala itu langsung membuka akses pemerintahan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pegawai sebagai Sumber Daya Manusia (SDM). Instansi yang masih berstatus Departemen Agama kala itu hanya bermodal gedung kontrakan di jl. Jiku Besar dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang yang bertugas selain di kantor kabupaten juga bertugas pada 3 Kantor Urusan Agama; Kecamatan Namlea, Kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Waesama.

Tahun 2006 Kantor Departemen Agama Kabupaten Buru telah memiliki gedung kantor sendiri yang berdiri tegak di atas tanah seluas  5000 m beralamat di Jl. Masjid Agung, kala itu pun pegawai telah bertambah menjadi enampuluh lima pegawai. Selang tahun berikutnya, tahun 2007 telah terdapat tambahan tujuh KUA; Waplau, Waeapo, Batabual, Namrole, Waesama, Ambalau dan Kapala Madan. Pada tahun 2010 Kantor Departemen Agama kabupaten Buru beralih status instansi menjadi Kementerian Agama.

  1. Periode kepemimpinan kepala Kantor Kementerian Agama

Sejak keberadaannya di Kabupaten Buru, Kantor Kementerian Agama telah dipimpin oleh tiga orang, antara lain :

  • Tahun 2004 – 2006 dipimpin oleh Drs. Ismail Anwar;
  • Tahun 2006 – 2012 dipimpin oleh Drs. Ajid bin Tahir, M.Si;
  • Tahun 2012 - 2019 dipimpin oleh Taslim Tuasikal, S.Ag.
  • Tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh Farida Laisouw, M.Pd

Visi Misi dan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Buru

  1. Visi

Visi Kantor Kementerian Agama kabupaten Buru :

” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buru Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”.

  1. Misi

Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan agama dan penyelenggara haji;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan agama Islam pada madrasah dan sekolah umum;
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pondok pesantren dan pelayanan masyarakat;
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan agama Kristen dan Pendidikan Agmaa Kristen
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan zakat dan wakaf;
  7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan kantor Kementerian Agama Kab. Buru yang bersih dan berwibawa
  8. Program Kerja Kantor kementerian Agama Kab. Buru

Program kerja kantor Kementerian Agmaa kab. Buru meliputi beberapa hal, antara lain :

  1. Perencanaan kinerja dan angggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
  2. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia;
  3. Menggunakan anggaran se-efisien dan se-efektif mungkin sesuai dengan skala prioritas dan mengusulkan peningkatan anggaran untuk menunjang semua kegiatan;
  4. Mengefektifkan tugas UPT;Mengupayakan penggunaan sarana telekomunikasi dan transportasi yang ada semaksimal mungkin, disamping itu mengusulkan pengadaan sarana yang memadai terutama untuk satuan organisasi/kerja yang sulit dijangkau;
  5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
  6. Mengupayakan penertiban administrasi/data yang valid dan akurat melalui komputerisasi data;

Kunjungi website Kantor Kementerian Agama Kab. Buru http://burukemenag.com

E-Survey

Dumas Kemenag Maluku
Survey Pelayanan Haji Maluku Tahun 2018
PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018
Pelayanan Pelaporan Gratifikasi

E-Aplikasi

SOP Kemenag RI
LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
SIPATUH
Simpatika Kemenag