Melalui Rakor, Kakanwil Minta Madrasah Filial Ajukan Penegerian


Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pendidikan Islam Tingkat RA, MI, MTS dan MA di Hotel Everbright Ambon, Rabu (20/2).

Ambon, Inmas - Dengan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 535 Tahun 2018 tentang penegerian madrasah, maka peluang Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku dalam meningkatkan mutu madrasah semakin mudah.

 

Hal ini dikarenakan adanya kontrol dan peraturan baku dari pemerintah menyangkut mutu pendidikan di lingkungan madrasah.

 

Dengan adanya jaminan peningkatan mutu pendidikan berbasis keagamaan lewat penegerian itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad, meminta madrasah filial maupun yang masih berstatus swasta lainnya segera mengajukan penegerian.

 

Hal itu disampaikan Musaad dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam Tingkat RA, MI, MTS dan MA di Hotel Everbright Ambon, Rabu (20/2).

 

Disebutkannya, tercatat saat ini sudah terdapat sejumlah madrasah yang telah dinegerikan oleh Kementerian Agama Provinsi Maluku diantaranya, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ishlah Desa Ruta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menjadi MTs Negeri 7 Maluku Tengah, dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Namalean Sikaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), beralih menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kabupaten SBT, dan MTs Al-Hidayah Negeri Liang dinegerikan menjadi MTs Negeri 6 Kabupaten Maluku Tengah.

 

"Sementara masih ada sisa 16, setelah Maluku diberikan jatah 21 untuk penegerian madrasah," sebut Musaad dihadapan 60 kepala sekolah madrasah negeri maupun swasta yang dilibatkan dalam rakor tersebut.

 

Musaad sebelumnya telah membuka dua madrasah filial negeri baru di Kota Ambon yakni, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Filial, Desa Poka cabang MIN 1 Ambon dan MTsN Filial Air Salobar cabang MTsN 1 Ambon. 

 

Kemenag Maluku juga membuka dua madrasah filial di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru.

 

Empat madrasah filial yang dibuka tersebut menjadi embrio untuk proses penegeriannya yang bersatatus terpisah dari sekolah asal atau sekolah induk.

 

Musaad menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA), madrasah filial yang dibuka harus diusulkan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam. Dengan adanya SK Dirjen Pendis tersebut maka menjadi kekuatan agar diprioritaskan sebagai madrasah negeri baru dan terpisah dari induknya.

 

Sebab itu lewat momentum rakor, ia meminta para kepala sekolah mengupayakan agar segera mengajukan penegerian bagi madrasahnya sesuai regulasi yang meliputi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.

 

“Kita ingin madrasah yang didirikan jadi vitamin positif, bukan menjadi beban,” ujarnya.

 

Selain itu, Musaad meminta Bidang Pendidikan Madrasah untuk memprioritaskan peningkatan mutu dengan terus mengawal prosedur pendirian madrasah baru.

 

Mantan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Maluku  ini juga mengingatkan, selain penegerian tolok ukur peningkatan mutu madrasah, yakni akreditasi.

 

Bidang pendidikan madrasah lingkup instansinya dituntut melakukan pembinaan dan pendampingan program akreditasi, terutama bagi madrasah-madrasah yang belum terakreditasi. "Peningkatan mutu juga jangan sampai melewatkan madrasah-madrasah di daerah pedalaman dan perbatasan," tandasnya.

 

Turut hadir dalam kesempatan rakor tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Hanafi Rumatiga beserta sejumlah pejabat eselon IV lainnya. (ZAM)


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online