Maret, DPRD Maluku Terbitkan Perda Layanan Haji



Ambon, Inmas - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Richardo Atapary mengatakan pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar rancangan peraturan daerah (ranperda) Haji Maluku  ditetapkan sebagai peraturan daerah yang  dijadikan sebagai acuan penunjang proses penyelenggar ibadah haji di Provinsi Maluku, " Kami memprioritaskan ranparda yang menjadi inisiatif dari DPRD Provinsi Maluku ini, karena telah melalui tahapan, setelah studi banding,  kini telah masuk pada tahapan uji publik, target kami bulan maret mendatang ranperda ini telah di tetapkan menjadi perda, " ujar Atapary dalam kegiatan uji publik ranperda peyelenggaraan dan pelayanan haji di Kota Masohi, Rabu, (17/02).

 

Menurut Atapary, usai uji publik di lakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah memiliki tujuan menerima masukan dari masyarakat guna memboboti kualitas ranparda ini, tahapan selanjutnya pihaknya akan mengundang pihak kementerian hukum dan HAM, untuk melakukan kajian atas sistematikan dan tata bahasa dalam ranperda ini dan setalah itu dapat tetapkan oleh DPRD Provinsi Maluku sebagai Peraturan daerah penyelenggaraan dan pelayanan haji tahun 2021 di Maluku.

 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala  mengapresiasi Jajaran Kementerian Agama tingkat Provinsi maupun Kabupaten karna telah membantu mendampingi DPRD Provinsi guna menyelesaikan proses Rancangan Peraturan Daerah hak inisiatif Dewan Kususnya Komisi IV tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Maluku. 

 

Menurutnya Uji Publik adalah tahapan dalam tata tertib dewan diamanatkan bagi DPRD jika akan melakukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah hak inisiatif Dewan,  agar semua pihak terutama maasyarakat yang berkepentingan terhadap lahirnya Perda ini, terutama stakeholder kita di jajaran Kementerian Agama dan Pemda Kabupaten/Kota bisa untuk memboboti dan memberikan masukan demi upaya penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang sementara di persiapkan.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,  Ruslan Hurasan mengatakan pihaknya menerima banyak masukan dari stakeholder selama uji publik yang dilakukan pada dua wilayah oleh DPRD Provinsi Maluku, yang pada intinya masyarakat menghendaki adanya peningkatan pelayanan haji yang baik. Untuk menjawab hal tersebut maka Emberkasi Haji Antara di Maluku merupakan solusi untuk meningkatkan layanan haji dan harus ditunjang peraturan daerah. 

 

Diharapkan jika seluruh tahapan dan ketentuan ranperda ini telah terpenuhi maka dalam waktu dekat, Provinsi Maluku akan memiliki Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan dan pelayanan haji yang akan menjadi acuan dan mengatur sistem dalam proses penyelenggaraan Haji Di Negeri ini.  (ASA)

 


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online