Kepala Kantor Kemenag Maluku Tengah Hadiri Sosialiasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah



Masohi (Inmas).- Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Untuk mencegah adanya biaya bunga/denda, pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo. Pertanggungjawaban pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Pemanfaatan kartu kredit pemerintah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Tengah sebagai salah satu satker Kementerian Agama yang ada di Maluku Tengah juga turut serta menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh KPKNL Masohi, hadir pada kesempatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Tengah, M. H. Rumatiga, S.Ag, M.Pd dan Bendahara Pengeluaran, Anwar, S.Kom. 

Selain Kementerian Agama Kab. Maluku Tengah, pertemuan ini juga dihadiri oleh Lembaga/ Kantor seperti  Polres Maluku Tengah, Kodim Binaya Masohi, Kantor BPN/ ATR Maluku Tengah, dan Lembaga lainnya. Sesuai PMK Nomor 196 Kartu Kredit Pemerintah akan dilauncing pada awal Juli 2019.(LH)

 


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online