Kemenag Maluku Dukung Penuh Program JKN Bagi Jamaah Calon Haji



Ambon, Inmas - Kementerian Agama Provinsi Maluku, terkhusus melalui Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh secara prinsip sangat mendukung pelaksanaan program Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Jamaah Calon Haji (JCH) yang digodok Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

Dukungan terhadap program pemberian jaminan kesehatan bagi JCH tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, H. Yamin, S.Ag saat mengikuti Rapat Pengembangan Pelaksanaan Program JKN - KIS bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon, bertempat di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/4).

 

Dukungan tersebut dipastikan setelah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) Kemenag RI melalui Dirjen PHU bersama BPJS Pusat.

 

Dasar dari diberlakukannya JKN terhadap JCH ini sangat penting, mengingat pelayanan kesehatan di RS Embarkasi atau Debarkasi dapat memberikan keringanan bagi jamaah yang secara diagnosa kesehatan mengalami penyakit serius.

 

Meskipun JKN memberikan pengaruh positif, menurut Yamin ada sejumlah kendala utama yang saat ini menjadi perhatian serius di lingkungan instansinya. Salah satunya disebutkan, terdapat ratusan jamaah yang belum melakukan verifikasi terkait kesehatan.

 

"Dari data Siskohat yang diposting melalui Kementerian Agama Pusat menyebutkan, terdapat 436 jamaah di Maluku yang belum melakukan verifikasi kesehatan," urai Yamin menyebutkan.

 

Olehnya itu, untuk memastikan seluruh jamaah haji sudah melakukan verifikasi kesehatan, pihaknya telah mengintruksikan ke seluruh Kemenag Kabupaten/Kota agar menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan untuk segera mempercepat verifikasi kesehatan terhadap para jamaah tersebut.

 

"Ini mengalami kendala jika jamaah belum melakukan verifikasi kesehatan, maka ia tidak bisa melakukan proses pelunasan BPIH disebabkan dia terintegrasi data siskohat melalui sistem di kesehatan," jelasnya.

 

Yamin berharap, proses langkah cepat segera dilakukan terhadap verifikasi kesehatan, agar jamaah bisa lebih mudah memperoleh JKN dari BPJS Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

 

Sementara itu, menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita, Tahun 2018 ini merupakan tahun penetrasi menuju UHC (Universal Health Coverage) yang merupakan sistem dalam penjaminan kesehatan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negaranya ini. Pada awal tahun 2019 dimana semua pihak akan saling bahu membahu dan bergotong royong untuk menuju Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan. Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, tentu diharapkan Kemenag Maluku bersama BPJS akan bersinergi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS pada lembaga pendidikan dan pelayanan publik, meliputi pendaftaran calon jamaah haji, jamaah umrah, pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama setiap kabupaten/kota serta pelayanan pencatatan perkawinan yang berada dibawah naungan Kemenag Maluku.

 

Dengan dukungan dari seluruh pihak ini, harapnya, percepatan cakupan kepesertaan JKN-KIS khususnya di wilayah Maluku juga semakin meningkat.

 

"Karena masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di Kantor Kemenag potensinya cukup besar," tandasnya. (ZAM)


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online