Kampanye Gerakan SPAK diwilayah Perbatasan Indonesia



Ambon (Inmas). Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kali ini dipilih Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku sebagai wilayah mensosialisasikan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Tak semudah membalik telapak tangan untuk sampai di Kota Tiakur, ibu Kota Kabupaten MBD, yang berada di wilayah terluar negara Indonsia. Keterbatasan akses transportasi, minimnya sarana telekomunikasi, dan cuaca yang kerap memburuk tak menyulut semangat pengurus DWP Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, dalam mensosialisasikan SPAK di wilayah itu.

Secara kolektif program SAPK tersosialisasikan merata hampir diseluruh kota kabupaten di Maluku, mulai dari Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggra, Kota Tual, dan Maluku Tengah. Namun kali ini pengurus DWP dihadapkan dengan tantangan sampai di wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia itu. " Terasa begitu berbeda setiap orang akan berpikir dua kali bila bepergian ke wilayah selatan daya itu, namun demi pemerataan sosialisasi SPAK di seluruh Maluku, kami tetap memilih maju meski diakui wilayah MBD memang sulit dijangkau," ujar Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Ny. Djenabun Musaad, setelah mengunjungi MBD, kemarin. Menurutnya, DWP Kemenag Provinsi Maluku, saat ini dipercayakan menjadi motor pengerakan SPAK, sebagai pengerak maka pihaknya harus terjun ke seluruh wilayah di Maluku guna menyampaikan atau mensosialisasikan SPAK bagi pengurus DWP di tingkat Kabupaten/Kota.

Gerakan ini harus dibangun dari dan dimulai dari keluarga DWP, korupsi kata Ny. Djenabun Musaad memiliki dampak negatif menghambat laju pembangunan. DWP akan berperan untuk mempertahankan prestasi Predikat Opni WTP dari BPK tahun 2017 lalu, gerakan SPAK adalah bagian dari usaha bersama untuk menjaga agar ASN dapat mengabdi bekerja secara maksimal dan menjaga ASN dari tindakan korupsi." Kita sebagai istri harus berperan untuk menjaga, mengingatkan, dan memberi dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara," ujar Ny. Djenabun Musaad.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Djenabun Musaad mengatakan ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang disampaikan dalam bentuk simulasi yang telah disiapkan oleh DWP Kemenag Maluku kesembilan nilai anti korupsi itu masing-masing kejujuran, kepedulian, kerjasama, disiplin, sederhana, keadilan, keberanian, kegigihan, dan tanggung jawab," ujar Ny. Djenabun Musaad Dijelaskan, meski berada di wilayah terluar tapi perempuan di MBD harus mengasah kemampuan diri dalam hal pengetahuan, serta trampil dalam menyikapi fenomena perkembangan zaman, sebagai bekal dalam mengasuh anak dan memelihara keluarga dari sikap dan prilaku yang tidak baik yang akan merugikan diri sendiri, anak-anak dan keluarga.

"Penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini di lingkungan keluarga menjadi contoh teladan bagi anak bersama-sama dengan suami adalah kewajiban perempuan sebagai istri dan ibu" jelas Ny. Djenabun Musaad. Selain mensosialisasikan program SAPK, dalam kunjungan itu Ketua DWP juga melantik Ny.Emy Dahaklory sebagai Ketua DWP Kankemenag MBD . Turut Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, H. Jamaludin Bugis, S.Ag, Kepala Kantor Kemenag MBD. Nicolas Dahaklory, Sekretaris DWP Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Ny. Ida Yamin, dan seluruh Anggota DWP Kemenag MBD.

Untuk diketahui kehadiran Kankemenag MBD disepakati melalui Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 66 tahun 2015, pada tanggal 13 November 2015 tentang kesepakatan pemerintah tengan pendirian Kankemenag untuk melayani umat beragama MBD. Pasca keputusan pemerintah pusat ini, Kemenag Maluku secara estafet lalu merancang dan menentukan struktur organisasi sebagai upaya untuk mengitensifkan layanan kemenag di wilayah Saumlaki yang digadang-gadang bakal menjadi simpul pusat produksi miyak terbesar di Indonesia itu.

Langkah cepat Kemenag Maluku melalui Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad, telah melantik Nicolas Dahaklory sebagai Kekankemeng MBD yang bertugas menghidupkan layanan kementerian di Kabupaten yang kini di pimpin Bupatti Bito Temar itu. Kehadiran Kemenag MBD merupakan upaya kementerian melayani masyarakat MBD yang mayoritas beragama Kristen. Berdirinya Kemenag ini akan menjadi sejarah bagi generasi di masa mendatang. Telepas dari respon positif Kemenag RI untuk menyentuh masyarakat di wilayah itu sebagai sejarah, para pejabat yang dipercayakan dalam struktrur organisasi Kankemenag MBD adalah bagian penting dari sejarah. (ASA)


E-Survey

Dumas Kemenag Maluku
Survey Pelayanan Haji Maluku Tahun 2018
PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018
Pelayanan Pelaporan Gratifikasi

E-Aplikasi

SOP Kemenag RI
LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
SIPATUH
Simpatika Kemenag