Kakankemenag Kota Ambon Hadiri Rapat Pembahasan Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Bersama Peme



Ambon (Inmas) Untuk mendukung kebijakan Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mewujudkan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019, maka Pemerintah Kota Ambon telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan  lokalisasi prostitusi yang marak di Kota Ambon.

Bertempat di ruang rapat Sekretaris Kota Ambon, dilakukan pertemuan lanjutan guna membahas rencana aksi untuk melakukan penertiban tempat lokalisasi Tanjung Batu Merah yang telah beroperasi cukup lama di Kota Ambon sejak puluhan tahun lalu, Selasa, 17/09.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Kota Ambon, A G Latuheru, dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, H Zain Firdaus Kaisupy, Unsur Kejaksaan Negeri Ambon, Polres Pulau Ambon, Koramil,  Pimpinan OPD, MUI, Tokoh Agama, serta Pejabat Negeri Batu Merah.

Dalam pertemuan Sekretaris Kota Ambon, A G Latuheru menyampaikan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnnya terkait langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon guna penertiban lokalisasi prostitusi Tanjung Batu Merah. Menurut A G Latuheru untuk mewujudkan hal tersebut, harus didukung oleh semua pihak baik itu Pemerintah Daerah maupun komponen masyarakat.

Dari data terakhir yang diperoleh jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tanjung Batu Merah sebanyak 110 orang yang tersebar di 29 wisma, dan dari hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Ambon, 5 orang diantaranya telah terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Menurut  Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, 5 orang yang telah terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). tersebut masuk dalam pantauan Dinas Kesehatan dan sedang mendapat pengobatan pada Puskesmas Rijali.

Menurutnya Pelupessy hampir sebahagian besar penderita HIV di lokalisasi Tanjung Batumerah berasal dari luar Ambon, untuk itu perlu pembinaan dan pendampingan dengan memberikan pengobatan dan ARV yang merupakan keharusan dari seorang penderita HIV sehingga selalu terpantau," jelasnya.

Untuk itu terkait rencana aksi, Pemerintah Kota Ambon akan membentuk Tim untuk melakukan penertiban tempat prostitusi Tanjung Batu Merah yang telah beroperasi cukup lama di Kota Ambon dengan melibatkan TNI/Polri serta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mempercepat penutupan lokalisasi terbesar di Maluku itu.

Tim yang dibentuk melakukan kajian dan menyusun berbagai rencana aksi yang akan dilakukan serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi masalah yang akan muncul paska penertiban dan penutupan seluurh rutinitas prostitusi lokalisasi prostitusi pada lokalisasi Tanjung Batu Merah agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pada kesempatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, H Zain Firdaus Kaisupy menyampaikan dukungannya atas penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah, dengan turut bersama Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mewujudkan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019, menurut Kaisupy  Kementerian Agama melalui para penyuluh agama akan terlibat secara langsung dalam memberikan pemahaman dan pembinaan agama bagi para PSK paska penertiban lokalisasi sehingga para PSK diharapkan dapat menjalani hidup normal dengan tidak menyimpang dari norma-norma agama, ujar Kaisupy.

Selain itu masukan juga disampaikan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon, Abdulmanan Latuconsina mengungkapkan, MUI sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah Kota Ambon untuk menertibkan lokasi prostitusi Tanjung Batu Merah. Selain penertiban juga harus dipikirkan solusi pasca penutupan nanti dampak bagi perekonomian warga di sekitar lokalisasi, ungkap Latuconsina. (Hm.W)


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online