DPRD Komisi IV Kantongi 3 Aspirasi Dari Kemenag Maluku



Ambon, (Inmas) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Maluku melalui Komisi IV mengantongi sejumlah aspirasi dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku. Terdapat tiga butir rekomendasi yang diserap 7 orang legislator Senayan Karang Panjang Ambon itu, yakni percepatan Embarkasi Haji Antara (EHA) Maluku, penambahan kuota haji di tahun 2020 dan rehabilitasi sarana prasarana (sarpras) gedung sekolah madrasah pasca gempa Maluku di tahun 2019 kemarin.

Tiga aspirasi tersebut terserap dalam Hearing Pendapat di Ruang Komisi IV, setelah Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis bersama Kepala Bidang PHU, H.Yamin dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Yasir Rumadaul menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 serta pengembangan lembaga pendidikan madrasah 

"Kita minta beberapa poin ini untuk dibahas dan kami meminta saran maupun masukan dari perwakilan Kanwil Kemenag Maluku ini untuk menyampaikan laporan sebagaimana kami minta," kata Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan pada kesempatan tersebut, Jumat (10/1) kemarin.

Memenuhi permintaan Dewan Komisi IV ini, Kabag TU, Jamaludin Bugis melaporkan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 berdasarkan indeks kepuasan yang dirilis BPS tercatat sangat memuaskan terutama bagi calon jamaah haji itu sendiri.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya telah merilis Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun 1440 H/2019 tercatat sangat memuaskan dengan nilai 85,91. Indeks ini naik sebesar 0,68 dibandingkan dengan 2018.

"Tentu atas dasar dukungan Pemerintah Daerah dan fungsi kontrol DPRD Maluku ini membuat kami berhati-hati dalam bekerja sesuai standar pelayanan dari tahun ke tahun, dan Alhamdulillah di tahun 2019 itu lebih lancar dibandingkan 2018 baik dari segi transportasi, akomodasi maupun konsumsi untuk para calon jamaah haji," papar Kabag TU dihadapan Dewan Komisi IV yang didominasi perwakilan dari Dapil Maluku Tengah itu.

Namun sebagai lembaga pemerintah yang diberikan amanat dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji, dirinya bersama seluruh aparatur Kemenag tidak menutup diri terhadap masukan dan koreksi dari pimpinan maupun anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

"Meskipun berhasil dan sukses, lebih-lebih lagi penyelenggaraan ibadah haji dengan melibatkan seluruh calon jamaah haji dan terutama para lansia, tentu kami sangat membutuhkan masukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun-tahun mendatang," akuinya.

Terlebih menurut Kabag TU, yang paling menonjol adalah Provinsi Maluku ini masih berada dalam Embarkasi Makassar. Tingkat kesulitannya ada pada segi transportasi dari Ambon ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya diberangkatkan pulang pergi menuju tanah suci Mekkah, Arab Saudi sampai kembali di tanah air.

"Ada begitu banyak lansia yang jatuh sakit dan bahkan beberapa meninggal dunia. Sebab itu, Kakanwil Kemenag Maluku sangat membutuhkan dukungan DPRD Provinsi Maluku untuk mendorong percepatan embarkasi haji antara di Maluku pada tahun 2020 ini, sehingga jamaah haji kita tidak lagi ke Makassar tetapi transit saja dan langsung ke Arab Saudi," ujarnya.

Selanjutnya dilaporkan juga oleh Kabag TU, proses pelaksanaan manasik haji sudah berjalan baik, bahkan volumenya melebihi target dan ketentuan secara nasional.

Sebagai contoh disebutkan, target dan ketentuan nasional tentang manasik haji dilakukan sebanyak 10 kali, namun pihak Kemenag Maluku bisa menggelar pertemuan sampai 20 kali atau bahkan lebih.

Bahkan di tahun 2020 ini juga, Kementerian Agama akan melakukan program manasik haji sepanjang tahun, sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas pemahaman ibadah haji bagi jamaah haji.

"Jika di tahun sebelumnya Kemenag konsentrasi pada sarana dan prasarana, maka tahun ini diprioritaskan program peningkatan kualitas manasik haji," beber Kabag TU.

Lebih lanjut terkait kuota haji tahun 2019, Kabag TU menyebutkan, untuk Kota Ambon sebanyak 398 orang, Kabupaten Maluku Tengah 183 orang, Kabupaten Maluku Tenggara 81 orang, Kabupaten MTB 11 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 67 orang, Kabupaten Buru 118 orang, Kabupaten SBB 111 orang, Kabupaten SBT 111 orang, Kota Tual 130 orang, Bursel 49 orang, MBD 5 orang dan ditambah TPHD 8 orang.

"Jadi jumlah total kuota haji Maluku tahun 2019 kemarin 1272 orang. Sementara proyeksi tahun 2020 semoga ada tambahan," sebutnya.

Secara teknis, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), H. Yamin, menambahkan terkait prosesi penyelenggaraan haji di tahun 2020, pihak Kemenag Maluku menargetkan tiga proyeksi pembangunan di bidang haji, pertama alih status Asrama Haji Transit berubah menjadi Asrama Haji Embarkasi Haji Antara.

Hal ini diusulkan dengan berbagai komponen pendukung, dari infrastruktur gedung asrama haji yang memiliki daya tampung berkapasitas 600 orang, revitalisasi Bandara Pattimura untuk ketebalan landasan pacu bagi pesawat berbadan besar dan pengaspalan ruas jalan asrama haji di Waiheru Ambon.

Kedua, pihak Kemenag Maluku telah menyurati Gubernur Maluku terkait proses pembiyaan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama di Ambon sampai Makassar yang akan ditanggung Pemerintah Daerah Maluku guna menunjang pelaksanaan embarkasi haji antara. Terakhir pengembangan revitalisasi asrama haji untuk tahun 2021 mendatang.

"Insya Allah Gubernur akan menyurati ke Menteri Agama RI untuk segera menetapkan Maluku menjadi kawasan embarkasi haji antara yang akan mengintegrasikan tiga provinsi sekaligus, yakni Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Suratnya tertanggal 9 Desember 2019 kemarin," ungkapnya.

Adapun langkah-langkah strategis lain yang ditempuh Kanwil Kemenag Maluku menyangkut kuota haji di tahun 2020. Yamin menyebutkan, estimasi saat ini masih berkisar pada keputusan Menteri Agama RI tahun 2019 kemarin, sehingga jumlah 1272 menjadi dasar awal untuk memproleh penambahan kuota di tahun selanjutnya.

Ditambahkan Kabid PHU, rata-rata waiting list (daftar tunggu) di Provinsi Maluku semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Setelah diselidiki, ternyata pendaftar dari daerah provinsi lain banyak yang datang mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi kuota Provinsi Maluku.

Dengan menggunakan identitas KTP sebagai legalitas ini, Yamin menerangkan, secara langsung justru memberikan pengaruh kemudahan bagi mereka mendapatkan jatah kuota haji. "Kita tidak tahu di Maluku, tetapi di provinsi lainnya sudah ada batasan-batasan, sehingga diprioritaskan bagi mereka penduduk asli daerah tersebut. Kita disini juga tidak bisa melarang mereka, sementara mereka juga datang mendaftar dengan menggunakan KK dan KTP," jelasnya.

Karenanya, Kabid PHU berharap, ada regulasi Perda yang khusus mengatur urusan haji dalam hal batasan pendaftaran calon jamaah haji maupun lainnya.

Terkait dengan pengembangan pendidikan madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Maluku, Yasir Rumadaul menjelaskan, berdasarkan PMA 90 Tahun 2013, penyelenggaraan pendidikan madrasah di Maluku, membawahi tiga komponen, yakni MI, MTs dan MA.

Disebutkan, jumlah madrasah di Maluku berstatus negeri dan swasta berjumlah keseluruhan 425 dengan rincian, tingkat MA untuk swasta sebanyak 59, dan negeri 10.

Untuk tingkat MTs, negeri berjumlah 18 dan swasta 118. Sedangkan tingkat MI, negeri sedikitnya 21 dan swasta 122, ditambah dengan Raudhatul Atfal  (RA) sebanyak 177.

Dari lembaga itu, Rumadaul mengungkapkan jumlah total siswa madrasah di Maluku keseluruhan dari tingkat RA, MI, MTs, sampai MA  sebanyak 39.934 orang.

"Kalau per jenjenag, RA sebanyak 2.235, MI berjumlah 18.113, MTs 12.795, dan MAN 6.791," sebutnya.

Mengenai jumlah guru di lingkungan madrasah, Rumadaul juga mengungkapkan, tingkat RA berjumlah 260 guru, MI sebanyak 1.801, tingkat MTs 1.939, dan tingkat MA 1.094.

Dari data itu, Rumadaul melaporkan, untuk madrasah pada tahun 2020 ini, pihaknya memperoleh dana bos khusus APBN yang akan dibagikan. Untuk tingkat MI anggarannya berjumlah 16 M lebih.

Selanjutnya, MTs mendapat bantuan 18 M lebih diperuntukan bagi persiswa masing-masing 1.100.000.00, dan tingkat MA menerima alokasi sebesar 11 M lebih dengan living kost masing-masing 1.500.000  persiswa.

Di tahun yang sama juga, ditambahkan Rumadaul,  Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS untuk Maluku di tahun 2020 sebanyak 43 M lebih dengan jumlah guru PNS sebanyak 932 orang, masing-masing akan mendapatkan 47 juta pertahun. Sementara terkait guru non PNS, pihaknya memperoleh jumlah guru sebanyak  286 orang dengan total anggaran 5 M lebih.

Untuk kondisi madrasah yang mengalami kerusakan fisik gedung pasca gempa Maluku tahun 2019 kemarin baik di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat, Rumadaul menambahkan, sesuai MoU nasional terkait rehabilitasi untuk bangunan baru pihaknya sudah mengalihkan ke Kementerian PUPR, namun sampai 2020 belum juga diverval oleh instansi terkait.

"Sebabnya sampai tahun ini sejumlah madrasah yang mengalami kerusakan belum direhablitasi," imbuh Rumadaul.

Menanggapi beberapa laporan tersebut, DPRD Komisi IV mengapresiasi Kemenag Maluku  atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2019.

Reaksi positif itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala selaku Koordinator Komisi IV. Lewat kesempatan hearing pendapat, ia menilai khusus untuk embarkasi haji antara perlu mendapat respon cepat dari Pemerintah Daerah, bahkan dirinya behasrat mendorong Kemenag RI segera menetapkan Maluku menjadi pusat pelayanan haji di kawasan Indonesia timur.

"Kita tentu melihat asas manfaat lebih besar, selain meringankan penderitaan jamaah haji dari pulau ke pulau, kami merespon baik embarkasi haji karena dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) jika mimpi ini bisa terwujud," tegas Sangkala dihadapan pimpinan dan anggota Komisi IV.

Di tempat yang sama, penilaian lain datang dari Rostina. Dewan asal PKS tersebut mengapresiasi program manasik haji sepanjang tahun.

Baginya, umat Islam di Maluku jika ingin berangkat haji harusnya cerdas dalam memahami dan menguasai seluruh rangkaian ibadah haji.

"Apresiasi luar biasa jamaah haji bisa manasik sepanjang tahun," kata Rostina.

Selain mengapresiasi langkah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2019, DPRD Komisi IV juga menyoroti persoalan pendidikan madrasag di Maluku.

Lebih khusus mereka mendesak gedung sekolah madrasah yang rusak pasca gempa agar segera direnovasi. Sebagai langkah awal, Kabag TU menyerahkan proposal sarpras madrasah di Kabupaten Maluku Tengah dan SBB kepada Koordinator Komisi IV, Abdullah Asis Sangkala. (ZAM)


E-Survey

PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018

E-Aplikasi

LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
Simpatika Kemenag
Layanan Pengaduan Online