Back to homepage

Sejarah Kanwil

Catatan sejarah berdirinya  Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku dari berbagai literatur yang dihimpun tersirat keberadaan lembaga berkredo Iklas Beramal di negeri penghasil cengkeh dan pala ini saat masa transisi peralihan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1951, enam tahun setelah indonesia diproklamasikan merdeka 17 Agustus 1945. Cerita kelahiran lembaga vertikal ini di Provinsi Maluku berawal pada tahun 1950, melalui kebijakan pemerintahan pusat yang menggagas pendirian kantor perwakilan kementerian agama (Perkema) tingkat I di delapan provinsi yang terbantuk setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Keinginan memebentuk lembaga keagamaan untuk melayaani kepentingan umat beragama oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden Soekarno saat itu dicetus melalui pembentukan tim delapan yang di sebut - sebut sebagai pelopor pendiri perkema di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. 
Tim delapan yang beranggotakan 8 pejabat pemerintah pusat itu masing – masing KH.Masykur, Prof.H.Abubakar Atje, I Siswoyo, Abednego, H Sumarjan, M Arif Lubis, Arifin Temyang, dan Mahmud Yanis, mereka mendapatkan mandat guna mendirikan kantor sementara perkem di Maluku. Rombongan yang diketuai Kh Masykur ini berkunjung ke Ambon ibu kota Provinsi Maluku dengan membawa misi utama membentuk kantor sementara perkema pada penghujung tahun 1950. Setibanya di kota ini, tim lalu mengadakan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Tingkat I Provinsi Maluku, mereka mengadakan rapat dengan Gubernur Maluku Mr. J.Latuharhary dalam pertemuan dengan agenda utama pembentukan kantor sementara Perkema Tingkat I Provinsi Maluku. Pertemuan antara tim 8 dengan Gubernur pertama Provinsi Maluku itu menuai hasil positif. Mr. J.latuharhary menyambut baik keinginan pemerintah pusat untuk mendirikan kantor sementara Perkema itu. Salah satu aspek mendasar yang dibijaki dalam pertemuan terbatas itu adalah keinginan meghadirkan layanan kementerian agama di Provinsi Maluku pada awal tahun 1951, dan ditetapkan pada  awal Januari tahun 1951 kantor semenatara Perkema tingkat I Provinsi Maluku resmi berdiri melayani masyarakat di daerah seribu pulau ini.
Awal berdiri kantor perkema tingkat I Provinsi Maluku, beroperasi di hotel Anggrek, tepat dikawasa Batu gaja, Kota Ambon. Guna menjamin aktivitas dan layanan kementerian agama maka tim delapan meyusun dan menetapkan struktur pelaksaa tugas semenatara perkema Maluku, masing – masing rasyid Podomosudir, I siswoyo, I Madjid Ambon,dan Helena Rehatta. Setahun kehadiran kantor sementara perkema tepatnya di bulan Februari 1952, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI, Raden Muhammad Kafrawi, mengunjungi Maluku guna melihat aktivitas dan layanan Kementerian Agama. Salah satu agenda yang terselip saat kunjungan orang nomor di lingkungan Kemenag  RI itu yakni meresmikan kantor Perkema Tingka I Provinsi Maluku. dan mengangkat  Murtadji Bisri dan Arhatta memimpin jawatan Perkema Tingkat I Provinsi Maluku sesuai surat – surat keputusan (SK)menteri agama RI no 24tahun 1953. Pada tanggal 10 Februari 1953 bertempat di hotel Anggrek Ambon, Murtadji Bisri bersama Arhatta menyusun struktur jawatn – jawatan perkema tingkat i Pirovinsi Maluku sebagaimana petunjuk dan surat keputusan menteri agama. Dalam struktur selai kepala kantor perkema yang ditempati Murtadji Bisri dan Arhatta juda ada jawataan Urusan agama, dijabati Mursyid Inbu Syafiudin, Babang Hatala, Abubakar Sangadji.  Jawatan pendidikan agama di percayakan kepada R. Moh.Yusuf, yang merangkap jabatan sebagai kepala jawatan pendidikan agama, jawatan penerangan agama, diduduki Abd. Kadir Bahalwan, Gazali tahlib, Hambali, Chsanuddin, Achmad Jusuf Liem, dan Bagian urusan agama masehi, ditemapti oleh pendeta Karnel, dan J.E Latumeten. Pada tahun 1953 setelah perkema tingkat I provinsi maluku aktif beroperasi berdasarkan peraturan menteri agama RI,Nomor: 3/1950, dan 24/ 1953 serta Undang – Undang (UU) Nomor 22/1948, tentang pembentukan cabang perkema secara otonom di setiap provinsi maka sistem dan tatanan kinerja  kementerian di maluku mulai di perluas sampai ke tingkat kota kabupaten. Implementasi kebijkaan itu ditindaklanjuti  dengan mendiirkan kantor urusan agama pada tiga kabupaten di Provinsi Maluku yang saat ini dikenal dengan nama Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kota/kabupaten. Tiga wilayah otonom yang mendirikan kantor urusan agama pada tahun 1953 sesuai peraturan menteri agama dan No 24/1953 yakni kantor urusan agama Kabupaten Maluku Tengah (Malteng)  yang untuk pertama kalai dijabat oleh H.Abd Syukur Marasabessy, kemudian Kantor Urusan Agama tingkat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) di percayakan kepada A.Kadir Liem sebagai kepala kantor, dan pembentukan Kantor Urusan Agama tingkat kabupaten Maluku Utara (Malut). Dalam sejarahnya Maluku Utara saat itu masih bernaung dibawa provinsi Maluku dan Kantor Urusan Agama tingkat kabupaten Maluku Utara dipimpin Muhammad Ali Bugis. Pendirian kantor urusan agama pada tingkat kabupaten di Maluku ini bertujuan melayani kepentingan umat beragama di masing – masing wilayah secara administrasi. Setahun pasca pebentukn kantor urusan agama di tingkat kabupaten, kantor perkema tingkat I provinsi maluku mengeluarkan kebijakan meretas dan mendirikan Kantor Urusan Agama Kota Madya Ambon, dengan mempercayakan Djosan Buhari dan Muhammad Lestaluhu, sebagai pelaksana tugas harian di Kantor Urusan Agama Kota Madya Aambon pada tahun 1954.  Konefrensi kemeneterian agama RI di Sukabumi pada tanggal 28 Desember 1953 membuka lembaran baru bagi peran dan eksitensi lembaga Kementerian Agama dalam proses penyempurnaan organisasi kementerian agama di daerah ini telah tertulis secara histori gagasan pendirian lembga nasional di Maluku.
Bila dirunut dari masa dan cerita yang dikisahkan oleh para pelaku sejarah  yang telah berjasa mendirikan kementerian agama di Maluku, maka hingga tahun 2016 ini usia Kementerian Agama Provinsi Maluku telah memasuki masa ke- 65 tahun terhitung sajak 1 Januari 1951.
Regulasi dan perubahan  kepemimpinan di lingkungan kementerian agama provinsi maluku terus berlanjut hingga kini.  Setiap pemimpin yang mendapat amanah menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Maluku memiliki ekspektasi yang sama untuk menjawab visi dan misi Kemenag di Maluku. Dan berikut nama – nama kakanwil yang telah dipercayakan pemerintah pusat melalui menteri agama untuk menjaat sebagai kakanwil kemenag provinsi maluku dalam setiap periode. (***)