GUBERNUR MALUKU: SEMUA ASN INSTANSI PEMERINTAH TERAPKAN NILAI LIMA BUDAYA KERJA KEMENAG

By 19 Jun 2017, 17:39:36 WIBBerita

GUBERNUR MALUKU: SEMUA ASN INSTANSI PEMERINTAH TERAPKAN NILAI LIMA BUDAYA KERJA KEMENAG

Keterangan Gambar : Gubernur Maluku didampingi Presiden Majelis Dikir dan Kakanwil Kemenag Maluku membuka Kegiatan Workshop


Ambon, (Inmas) - Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh instansi pemerintahan, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun vertikal agar terus menjadikan nilai lima budaya kerja Kementerian Agama sebagai pondasi utama membangun sikap dan karakter pribadi setiap individu.

Lima budaya kerja itu diantaranya, Integriras, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan. "Nilai Budaya Kerja ini bukan saja milik Kementerian Agama, tetapi semua instansi pemerintah. Untuk itu saya minta semua ASN dapat menerapkannya di setiap aktivitas kerjanya," pinta Gubernur dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Workshop "Implementasi Nilai Lima Budaya Kerja Kementerian Agama" dibawah sorotan tema "Revolusi Mental Dengan Amal Agama", bertempat di Lantai II Gedung Maluku City Mall (MCM), Ambon, Senin (19/6).

Gubernur menilai, kegiatan workshop yang merupakan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan Majelis Dikir RI patut disikapi secara serius, Sebab menurutnya, lima budaya kerja ini termasuk penjewantahan terhadap nilai-nilai ajaran agama. Nilai integritas perlu ditanamkan bagi seluruh jajaran pemerintah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh kedisplinan.

Aspek profesionalitas diperlukan agar pelaksanaan di berbagai fungsi di Kementerian Agama dapat dijalankan dengan baik. Kemudian, inovasi dibutuhkan karena PNS sering terjebak pada rutinitas. "Tidak ubahnya seperti mesin yang bekerja begitu-begitu saja," katanya.

Padahal masyarakat telah mengalami perkembangan dan perubahan luar biasa sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih baik. "Akan sangat naif sebagai pemberi layanan, kita justru tidak berubah," tegas Gubernur.

Setelah itu, aspek tanggung jawab dinilai sangat penting karena dapat menjadi wadah dalam membentengi diri karena menanamkan perasaan bahwa apa pun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan pelaksanaan tugas yang penuh dengan tanggung jawab, seluruh elemen pemerintahan dapat menghindari diri dari perilaku yang menyimpang dan dapat meruntuhkan citra institusi. "Dengan tanggung jawab, kita akan selalu on the track," ujarnya.

Sedangkan aspek keteladanan dibutuhkan untuk dapat membimbing masyarakat karena unsur Kementerian Agama sudah terlanjur dianggap sebagai orang yang mengerti tentang agama. "Jadi, kita akan dijadikan model dan teladan. Karena itu, jaga betul perilaku kita," pungkasnya.

Selain itu Gubernur juga meminta, kebiasaan buruk segera mungkin dihilangkan diganti dengan perilaku baik. "Mari semua katong kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir. Dari budaya bakalae ke budaya baku bae, dari budaya baku marah ke budaya baku sayang, dari budaya talamburang ke budaya kalesang, dari budaya makang puji atau tinggi diri ke budaya rendah hati, dari budaya baku malawang ke budaya ke budaya bacarita, dari budaya kewel ke budaya baca tulis, dari budaya manggurebe ke budaya baku kele, dari budaya sopi ke budaya kopi, dari budaya parlente alias abuleke ke budaya jujur, dari budaya galojo ke budaya baku bage, dari budaya padede dan balagu ke budaya saling memperhatikan," tandas Gubernur disambut tepuk tangan dari peserta workshop.

Kegiatan workshop ini menghadirkan tiga narasumber, diantaranya Presiden Majelis Dikir RI 01, Habib Salim Jindan Baharun, Habib Abu Bakar Alkaff dan Gubernur Majelis Dikir RI 01 Provinsi Maluku, Habib Agil bin Fadhel Assagaff. Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd, pejabat Eselon III dan IV di lingkunan Kanwil Kemenag Maluku, ASN dari masing-masing instansi SKPD dan vertikal, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Workshop ini juga ditandai dengan deklarasi dukungan program kerja Nawacita dari Pemerintah Jokowi-JK. (ZAMHIR)